19 Juni 2016 Berlaku Tanggal. PERMEN-KP Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai.
Assalamualaykum Lama Banget Nggak Masak Pare Deh Kangen Gitu Cuma Rada Bingung Parenya Mau Dimasak Pake Apa Lagi Karena Biasany Resep Masakan Masakan Sayuran
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Tahun 1981 Nomor 86 Tambahan Lembaran.
Undang-undang tentang sempadan pantai. Apr 11 2011 Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal. Peraturan Presiden ini memuat norma pengaturan tentang kriteria penetapan Batas Sempadan Pantai yang menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah yang wilayahnya memiliki sempadan pantai untuk menetapkan batas sempadan. LN2016NO113 LL Setneg.
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa sebuah bangunan harus mempunyai persyaratan jarak bebas bangunan yang meliputi GSB dan. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 seratus meter dari titik pasang. Sempadan pantai yang ditetapkan dalam RTRW KabupatenKota merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.
Halaman ini telah diakses 4011 kali. 14 Juni 2016 Diundangkan Tanggal. PERMEN-KP Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai.
5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Jun 22 2016 Oleh Kusnul Nur Kasanah Presiden belum lama ini tepatnya tanggal 14 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Undang- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
Ia mendapati jawaban jika pembuatan sertifikat didasarkan pada sporadik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Peraturan Presiden PERPRES tentang Batas Sempadan Pantai.
Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19 Juni 2016 Sumber.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. Meskipun keberadaan sertifikat itu diketahui dibuat tahun 2004 sebelum adanya Undang-undang terbaru tentang sempadan pantai. Jun 27 2016 Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.
BPN Lobar juga harus melihat dasar-dasar lain. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat definisi sempadan pantai yakni daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional.
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai Perpres No. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Batas Sempadan Pantai.
Syahrudin mengaku pernah menanyakan persoalan ini ke BPN Lobar. Garis sempadan pantai ditentukan berdasarkan bentuk dan jenis pantai daerah yang bersangkutan Trianawati dan Sugandi 2008. Pada tanggal 14 Juni 2016 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No.
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Oct 15 2017 Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi terkadang membuat orang mengabaikan aturan tersebut termasuk juga aturan mengenai GSB Garis Sempadan Bangunan. TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa istilah baru yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini maksud dan tujuan pembentukan Perda ruang lingkup pengaturan garis sempadan sungai garis sempadan saluran garis sempadan waduk mata air dan pantai garis sempadan jalan garis sempadan pagar garis sempadan bangunan garis sempadan. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. Undang-Undang Peraturan Pemerintah.
512016 dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046. Pasal 13 Undang-undang No.
Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap pembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara dan bagaimanapembangunan hotel dan kafe di sempadan pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara ditinjau dari Maqshid al-syarah Imm al-Syhtibiy. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Menanggapi kondisi tersebut pemerintah kabupaten Badung membuat peraturan mengenai sempadan pantai yang tertuang dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 26 tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013 2033.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan. Sep 27 2016 Latar Belakang.
